Pencanangan Zona Integritas di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Surakarta, 02 Agustus 2024 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan pemerintah.

Dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan membangun komitmen untuk melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan untuk kesiapannya dalam membangun Zona Integritas.

Kegiatan Pencanangan Zona Integritas ini berlangsung selama 3 hari pada 31 Juli hingga 02 Agustus di The Royal Surakarta Heritage Kota Surakarta, dihadiri oleh segenap pimpinan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan tim kelompok kerja WBK yaitu Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Penguatan dan Pengawasan dan Tim penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Acara ini menjadi sangat interaktif karena menghadirkan narasumber dari KPPN Tipe A1 Kota Surakarta, Ibu Diah Lani Oktaviana dan Ibu Emilda dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Tidak hanya itu, di akhir sesi, menghadirkan narasumber dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara, Bapak Asyhar Tunissea selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang berbagi pengalaman tentang WBK/WBBM yang berhasil diraih Balai Labkesmas Banjarnegara sejak tahun 2016.

Keberhasilan unit kerja melakukan pembangunan ZI dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat karena meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).