Kabadan Tegaskan Stunting Masih Menjadi Prioritas Kedepan

(Jogjakarta - 10/11/2019) Stunting  masih menjadi isu penting dalam prioritas pembangunan kesehatan ke dapan. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Litbangkes dr. Siswanto, MPH, DTM dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Laporan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 Korwil V Minggu 10/11/2019 lalu. Kegiatan yang berlangung dari tanggal 10-16 November ini bertempat di Hotel East Park Jogjakarta.
Dalam awal sambutannya Kabadan menyampaikan pesan dan arahan dari Presiden yang akan tertuang dalam draf rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementran Kesehatan 2020-2024 terkait 5 prioritas pembangunan kesehatan :

1. Penurunan angka stunting. Pemerintah mematok target di akhir 2024 penurunan stunting mencapai 19%. Kalau dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2013 stunting ada di angka 37,2% dan 30,8% di tahun 2018. Berdasarkan data tersebuts dalam kurun waktu 6 thn hanya menurun 1,6% pertahunnya. Jika dihitung 5 thn ke depan maka angka 19% tidak akan mungkin tercapai. Oleh sesb itu Kabadan berpesan untuk perlunya percepatan angka penurunan stunting supaya bisa dicapai angka 19% di akhir 2024. Angka 19% sendiri merupakan standart dari WHO bahwa jika suatu negara angka stunting dibawah 20% dianggap sdh tidak menjadi public of problem.
2. Menurunkan angka kematian ibu (mathernal). Pemerintah akan mengupayakan penurunan angka kematian ibu dari angka 305 (data tahun 2015) akan diturunkan menjadi 183 di tahun 2024. itu juga perlu percepatan yang lebih serius.
3. Pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular. Sesuai studi dari badan litbang telah terjadi transisi epidomologi bahwa jika dihitung dari tahun yang hilang karena sakit. maka 70% dari berasal penyakit tidak menular (hal sesuai dengan data BPJS bahwa stroke, jantung, diabetes, cuci darah, cancer dsb merupakan ancaman yang serius).
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dapat diupayakan dengan meningkatkan literasi masyarakat tentang pendekatan faktor resiko untuk mencegah penyakit tidak menular, kedepan Menkes menyebut Puskesmas akan dikembalikan ke marwahnya sebagai institusi promotif dan preventif. Sehingga nantinya akreditasi Puskesmas tidak hanya dinilai dari mutu pelayanannya saja akan tetapi juga upaya-upaya promotif dan preventif, pemberdayaan masyarakat dan upaya aksi lintas sektor.
5. Penguatan sistem kesehatan terkait akses dan mutu pelayanan. Pemerintah akan mengupayakan pemenuhan kekurangan faskes di daerah terpencil dan kepulaian serta Gab antar SDM kesehatan.

Kabadan juga menjelaskan bahwa hasil dari Rifaskes nantinya akan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan dalam konteks UHC (Universal health coverage / cakupan kesehatan semesta) pertama dari sisi suply / kecukupan fasyankes dan demand / kepemilikan Kartu JKN. kombinasi keduanya disebut UHC agar terjadi keseimbangan pemenuhan pelayanan kesehatan dimanapun tidak hanya di kota2 besar.
Dalam Rifaskes ada 2 laporan yakni yang sifatnya teknis dan managemen. Untuk Laporan teknis provinsi akan serupa dengan laporan nasional tapi dalam tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi di kabupaten/kota. Harapannya agar teman di provinsi dapat mengidentifikasi Gab kesediaan Fasyankes dan SDM per jenis tenaga di masing-masing provinsi sehingga bermuara ke perbaikan pelayanan kesehatan khusunya untuk konsumsi perencana program.
Yang kedua adalah laporan managemen akan memuat alur kegiatan pendukung serta kendala yang dihadapi sehingga bermanfaat untuk riset nasional kedepan. Di Tahun 2020 sendiri akan ada 2 riset nasional, Studi Status Gisi Masyarakat (SSGM) dan Survey Konsumsi Makanan Individu (SKMI) Serta Survey Air Minum. (igoe)